Toba, Pada tanggal 11 Desember 2025, Loka POM Toba melaksanakan kegiatan pendampingan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pangan lokal agar menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Dinas KUKMPP) Kabupaten Tapanuli Utara. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan proses pendampingan berjalan efektif sekaligus memberikan pemahaman awal kepada pelaku usaha terkait pentingnya pemenuhan persyaratan perizinan pangan.
Pendampingan dilakukan terhadap pelaku usaha pangan yang berada di Kabupaten Toba, dengan fokus pada kondisi sarana produksi industri UMKM pangan. Melalui kegiatan ini, Loka POM Toba memperoleh gambaran awal kesiapan pelaku usaha untuk selanjutnya didampingi dalam proses pengajuan Nomor Izin Edar Badan POM.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari Dinas KUKMPP Kabupaten Tapanuli Utara. Perwakilan Dinas KUKMPP menyampaikan bahwa terdapat beberapa UMKM pangan yang dinilai telah siap untuk memperoleh Nomor Izin Edar Badan POM. “Kami melihat beberapa pelaku usaha pangan sudah cukup siap untuk difasilitasi dalam proses perolehan Nomor Izin Edar Badan POM,” ujar Bu Ruth perwakilan dari Dinas KUKMPP Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun jenis usaha yang dilakukan pendataan antara lain usaha keripik biskuit kelapa, kukis kacang, serta kopi.
Pelaku usaha yang telah didampingi direncanakan akan diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagai bentuk pembinaan lanjutan. Para pelaku usaha menyambut baik rencana tersebut, salah satunya Nathalia, yang menyampaikan, “Kami berharap dapat terus didampingi, sehingga produk kami dapat masuk ke swalayan.” Melalui pendampingan yang berkelanjutan ini, diharapkan UMKM pangan di wilayah Tapanuli Utara dan sekitarnya semakin siap bersaing, patuh terhadap regulasi, serta mampu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.
